Manajemen Kekayaan Indonesia

Pembentukan Kabinet Kerja telah dilakukan presiden dan setelah dilantik harus kerja, kerja dan kerja untuk meningkatkan kesejahteraan WNI sebagai obyek pembangunan dan sekaligus sebagai SDM yang juga merupakan aset negara.

manajement aset

Walaupun di era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal ini roda pembangunan sudah beralih ke daerah otonom yang secara mandiri bisa melaksanakan pembangunan sesuai dengan ciri dan kebutuhan daerahnya, namun ada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Perpenas), ada Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dan ada Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (DPDT). Pemberdayaan WNI sebagai aset bangsa harus bersifat komprehensif mencakup poleksosbud sehingga RPJM Nasional yang disusun oleh Kementerian Perpenas harus fokus kesitu  dan mengakomodasikan ciri dan kebutuhan semua daerah otonom. Jadi Menko PMK dan DPDT dalam pelaksanaan tugas operasionalnya harus mengacu ke RPJM. 

Namun dengan pengangkatan Andrinof Chaniago sebegai Menteri Perpenas yang bukan ekononom tapi tokoh kebijakan publik yang mungkin lebih tepat bila menjadi Menpan maka tantangan menjadi sangat besar. Walaupun pembangunan harus komprehensif namun pemberdayaan WNI berupa peningkatan kesejahterannya tetap harus tetap fokus pada pembangunan ekonomi. Oleh karena itu Menteri Perpenas idealnya seorang ekonom yang makro yang mampu mengembangkan dan mengendalikan kesempatan kerja, kesetabilan fiskal dan moneter, meningkatkan penerimaan negara sesuai dengan peningkatan APBN dan investasi guna mencapai tingkat pertumbuhan yang direncanakan.  Jadi peran Menteri Perpenas itu sangat strategis karena berperan sebagai arsitek pembangunan nasional. Kekawatiran saya terbukti dengan reshuffle kabinet yang mengganti Andrinof oleh tokoh lain. Nemun begitu penggantinya pun nampak tidak banyak berkiprah karena Sofyan Djalil juga tidak pro aktif melaksanakan tugas pokoknya. Bila ada reshuffle lagi harusnya juga diganti lagi oleh tokoh yang lebih mampu.

Menteri PPDT juga terakhir tidak nampak berhasil dalam mengarahkan desa untuk mengembangkan dirinya. Dengan turunnya dana desa seharusnya bisa berbuat banyak dalam mengembangkan desa jauh lebih maju lagi. Selama ada kementerian PPDT boleh dikatakan tidak ada menterinya yang mumpuni. Seharusnya semua kementerian yang terkait dengan pembangunan daerah dan desa bersinergi guna mengarahkan desa membangun sesuai dengan kewenangan mereka masing-masing. Namun yang terjadi, hanya daerah yang bupatinya punya visi yang jelas dan tahu apa yang harus dikerjakan bisa berhasil mengembangkan desanya seperti Kabupaten Banyuwangi misalnya. Bahkan Bogor yang dekat dengan Jakarta, juga Bekasi belum terlihat berhasil.

Yang sangat berat dalam menjalankan perannya itu Menteri Perpenas harus mampu mengarahkan pengelola sumber penerimaan negara yang mayoritas berasal dari penerimaan pajak. Walaupun sudah direformasi namun retensinya mungkin masih cukup tinggi karena budaya kerja sebelum reformasi birokrasi di Ditjen Pajak khusunya di era Hadi Purnomo konon sering disebut sebagai zaman jahiliah. Bila kebiasaan itu masih terus dilakukan maka tidak mengherankan bila penerimaan pajak belakangan ini selalu short fall. Tapi pada era sebelumnya kabarnya juga sering begitu, hanya penerimaan pajak sering diijon dari penerimaan pajak tahun kemudian. Amnesty pajak yang berhaswil mengggiring dana yang di parkir di luar negeri masuk ke tanah air, belum terlihat kemana mengalirnya. Kalau hanya sektor properti dan pariwisata, maka sangat disayangkan karena banyak potensi daerah yang mustinya bisa dikembangkan seperti kopi, lalu gandum yang sudah terbukti bisa tumbuh di pantai dan selama ini kita banyak impor gandum karena kesalahan kita yang mengembangkan konsumsi roti harusnya jadi perhatian. Bahkan seperti dikatakan Menteri Kelautan, seharusnya perikanan laut bisa dikembangkan beserta pabrik pengolahan ikannya untuk tujuan eksport dan masih banyak lagi.

Dengan proses pembentukan kabinet yang meminta masukan dari KPK dan PPATK ini merupakan langkah cerdik dan bagus namun belum tentu menjamin mereka mampu kerja dan tetap berintegritas. Mungkin belum ada menteri  lain yang bisa bertindak tegas secara terencana seperti Sri Mulyani yang membuat kalangan PNS Kementerian Keuangan saat itu gelisah karena mereka harus membuat daftar kekayaan dengan bukti perolehannya secara syah. Bila tidak bisa dibuktikan keabsahannya harus diserahkan kepada negara. Di kalangan pegawai pajak dikenal istilah uang kantong kanan dan kantong kiri. Banyak teman dari pegawai pajak yang kalau ditraktir makan menanyakan itu uang kantong kanan atau kiri (hasil tidak jelas). Kita sebetulnya perlu menyayangkan dengan absennya Bu Sri Mulyani dalam pemerintahan kita karena selain tegas, visi dan misinya sangat jelas dan juga sangat berintegritas.

Nah kalau manajemen kekayaan negara masih seperti itu maka tugas pemerintah itu tidak mudah.

(Mendapat info dari mantan dosen pembimbing FEUI pak Andrinof bahwa sewaktu ambil S2 di FEUI bidang yang diambil adalah perencanaan ekonomi)